KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN KB

KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN KB

Setelah sukses mengedalikan laju dan pertumbuhan penduduk menjadi 1,49 persen pertahun pada 2003 lalu, dari 2,34 persen tahun 1970-1980 serta telah mampu menurunkan rata-rata angka kelahiran atau total fertility rate dari 5,6 anak per Wanita Usia Subur (WUS) pada tahun 70-an menjadi 2,6 anak per WUS tahun 2002-2003, program KB memasuki tahapan baru; kualitas dan akses pelayanan.

Kualitas dan akses pelayanan KB menuntut perubahan paradigma terutama di kalangan Provider. Itulah sebabnya “pelayanan KB harus dilaksanakan atas dasar kesukarelaan, keterbukaan, dan kejujuran. Provider perlu memiliki kemampuan untuk menjelaskan setiap alat kontrasepsi secara benar dan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya, disamping harus mengikuti standar pelayanan yang telah ditentukan,” ujar Dr. Soemarjati Arjoso, SKM, Kepala BKKBN. Dengan demikian, calon peserta KB akan terbebas dari pengaruh Petugas dalam menentukan dan memilih jenis alat dan obat kontrasepsi yang paling cocok untuk dirinya.

Implikasinya, masyarakat harus memperoleh informasi yang benar, jujur, dan terbuka. Selama ini, meski tingkat pengetahuan masyarakat sudah tinggi (97,5%) namun baru sebatas mampu menyebut jenis alat dan obat kontrasepsi, tetapi belum dapat menjelaskan efek samping, kontra indikasi, kelebihan dan kekurangannya. Padahal informasi ini penting difahami sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi tertentu.

Peningkatan kualitas dan akses pelayanan KB merupakan PR (pekerjaan rumah) yang harus ditangani bersama. Kecenderungan penggunaan alat dan obat kontrasepsi di Indonesia belum berbasis pada pertimbangan rasionalitas, efektivitas dan efisiensi. Masih rendahnya peserta KB vasektomi dan tubektomi serta makin menurunya peserta IUD di satu fihak dan meningkatnya pengguna pil dan suntik serta animo yang tinggi terhadap implant di lain fihak merupakan salah satu bukti kesertaan masyarakat ber-KB belum mempertimbangkan ketiga hal tersebut. Akibatnya, jumlah peminat alat dan obat kontrasepsi dengan masa efektivitas pendek, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan alat dan obat kontrasepsi di Indonesia terbilang lumayan tinggi.

Meskipun pemerintah, organisasi profesi dan swasta telah menyediakan berbagai tempat pelayanan KB, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses kepada pusat-pusat pelayanan tersebut. Kecuali itu, masih banyak masyarakat yang belum memperoleh kualitas pelayanan KB sebagaimana diharapkan. Atas dasar itulah, BKKBN, Depkes, Organisasi Profesi bekerjasama dengan USAID melalui bantuan teknis STARH (Sustaining Technical Achievement for Family Planning and Reproduktive Health) telah melakukan uji coba peningkatan akses dan pelayanan KB di 12 Kabupaten dari delapan propinsiselama tiga tahun secara terus menerus. Uji coba tersebut telah membuahkan beberapa pendekatan manajemen dan teknis teruji yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari hasil uji coba tersebut, paling tidak ada 14 materi yang dapat dipetik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, yaitu 1) Penilaian dan pemantauan kinerka KB-KR, 2) Pencegahan infeksi, 3) Masyarakat sebagai mitra utama dalam peningkatan kualitas pelayanan KB-KR, 4) Program Bidan Delima, 5) Jaminan ketersediaan kontrasepsi, 6) Penguatan pusat pelatihan klinis, 7) Advokasi KB-KR, 8) Pemberdayaan LSM dalam pelayanan KB-KR, 9) Alat bantu pengambilan keputusan dalam konseling KB-KR, 10) Deteksi dini infeksi menular seksual, 11) Praktik pemberian ASI ekslusif, 12) Informasi teknologi kontrasepsi terkini, 13) Pelatihan manajamen bayi baru lahir, dan 14) Materi komunikasi yang berpusat pada perubahan perilaku.

Agar hasil uji coba tersebut dapat disosialisasikan dan diterapkan di seluruh Indonesia, BKKBN Departemen Dalam Negeri, Depkes, Organisasi Profesi (IBI, IDI, POGI, PKMI, YKB, dll) bekerjasama dengan USAID melalui bantuan teknis STARH menyelenggarakan Quality Conference (QC) Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan KB-KR melalui Pendekatan Manajemen dan Teknis Teruji. Menurut Ketua Panitia, Drs. Imam Hariyadi, M.Sc, yang juga Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat, QC yang dilaksanakan di Surabaya ini merupakan kegiatan yang ketiga dan terakhir setelah sukses QC pertama di Jakarta dan Medan Sumatera Utara.

Masih menurut Imam Hariyadi, QC terakhir ini diharapkan akan diikuti oleh sekitar 500 peserta dari Indonesia Timur ditambah Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat. Peserta QC ini dari Propinsi adalah DPRD, Asda Bidang Kesra, Kepala BKKBN, Kepala Dinkes, dan Ketua PD IBI. Sedangkan peserta Kabupaten/kota terdiri dari Ketua Bappeda, Kepala PDPKB, Kepala Dinas Kesehatan dan Ketua IBI.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: